BERITA UTAMA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk membuat peraturan yang disengaja tentang staf khusus sebelum dia melanjutkan rencananya untuk mengalokasikan anggaran bagi puluhan staf khususnya. NONTON MOVIE
POKER
Anies telah merevisi keputusan gubernur yang membatasi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) kepada 15 orang. Dalam revisinya, Anies meningkatkan batas, memungkinkan dia merekrut 73 anggota tim.
DOMINOQQ
Rancangan anggaran kota 2018 mengalokasikan Rp 28,5 miliar (US $ 1,9 juta) untuk tim, yang akan bekerja di lima bidang yang berbeda: percepatan pembangunan, pemberantasan korupsi, harmonisasi peraturan, pengelolaan pesisir dan ekonomi dan pembangunan NONTON BIOSKOP
Rencananya kemudian dikritik oleh banyak orang, termasuk Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono pada hari Rabu.
CAPSA SUSUN
Sumarsono mengatakan bahwa jumlah staf khusus memang sesuai dengan kebijakan gubernur, namun gubernur juga harus transparan mengenai di mana para staf bekerja dan apa tanggung jawab mereka. LAPAK BETTING
BANDAR CEME
Dia menganggap bahwa jumlah besar staf khusus akan menciptakan tugas yang tumpang tindih antara mereka dan pegawai negeri sipil di pemerintahan, yang biasanya diposisikan sebagai deputi gubernur.
"Jika TGUPP lebih menonjol, lalu apa urusan deputi? Posisi deputi adalah struktur formal yang ditetapkan di pemerintahan Jakarta," jelasnya. KUMPULAN POKER
BANDAR SAKONG
Lebih lanjut dia menyarankan Anies untuk membuat peraturan rinci mengenai TGUPP, terutama mengenai tugas mereka, untuk menghindari tanggung jawab yang tumpang tindih.
