BERITA UTAMA - Pencegahan adicalisme dan deradikalisasi teroris adalah isu utama yang perlu dipatuhi oleh negara, terutama di tengah kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat, kata ketua organisasi NU terbesar, Nahdlatul Ulama (NU).
"Kemajuan di bidang TI telah mengakibatkan banyak orang mudah diprovokasi oleh kelompok radikal dan tidak toleran. Kami [NU] akan membahas masalah ini dalam pertemuan nasional kita, "kata ketua NU Said Aqil Siradj pada hari Kamis saat pembukaan pertemuan nasional NU (Munas) dan konferensi besar (Konbes) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berakhir pada hari Sabtu Radikalisme dan deradikalisasi ada di antara 18 isu yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.
Lebih lanjut Said mengatakan bahwa NU memuji keputusan pemerintah untuk mengeluarkan peraturan perpajakan tahun 2017 tentang organisasi massa di bulan Juli. Dengan menggunakan Perppu, pihak berwenang membubarkan kelompok garis keras Muslim Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila, dan Indonesia, tambahnya.
Said menjelaskan bahwa Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, telah mendapatkan reputasi positif di dalam masyarakat internasional dibandingkan dengan negara-negara lain dengan populasi Muslim yang besar, seperti Afghanistan, Irak dan Libya, yang menghadapi konflik baru-baru ini.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa NU sepenuhnya mendukung keputusan pemerintah untuk melarang organisasi massa yang diberi label radikal dan mencegah kelompok terorisme dan intoleran berkembang di Indonesia.
